SILATURRAHMI DENGAN KEPALA DINAS PMD PROVINSI SUMSEL

foto: kiri ke kanan Kabid II Adrian, Kabid IV Parza H. Sutoko Kepala Dins PMD, Yasmaun TAPM, Hendra Bakti Korprov dan Edi Suanto TAPM
  

Tim TAPM Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 Januari 2026 bersilaturrahmi dengan Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda :

pertama perkenalan dengan Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan yang baru sekalian memperkenalkan personel TAPM Provinsi dengan terbitnya SK Kepala BPSDM dan PMDDT Kementerian Desa Nomor: 737 Tahun 2025 Tentang Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

Inti dari Pertemuan tersebur Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel H. SUTOKO yang di dampingi oleh  Kabid IV  Parza Nipili dan Kabid II Adrian mengapresiasi apa yg kami sampaikan terkait program kedepan dan juga terkait dengan banyaknya Desa yang tidak salur DD tahap II non ermak.  Kedepannya pak Kadis mengajak untuk selalu bersama-sama mengawal program Asta Cita Presiden dan juga Program Prioritas Gubernur.

Kemudian pak kadis memerintahkan Kabid IV untuk membahas secara teknis beberapa poin permintaan Gubernur melalui  Kepala Dinas PMD :

1. Program Kerjasama Samsat dengan Bumdes terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk mempermudah para pemilik kendaraan membayar pajak kendaraannya tidak harus ke Kota atau kantor Samsat tetapi bisa dibayar melalui Bumdes di masing-masing Desa, sehingga akan meningkatkan pendapatan Bumdes juga

2. Pak Kadis juga meminta bantuan tim TA untuk kolaborasi dengan Dinas PMD dan Kajari-Kajari di Kabupaten Kota untuk mengawal Program Jaga Desa.

3. Kita juga diminta oleh Pak kadis PMD untuk memberikan pemahaman kepada para Kepala Desa terkait pengurangan anggaran transfer ke  desa tahun anggaran 2026.

PELATIHAN MENEJEMEN KEUANGAN BUMDESMA

 Sumsel Update

Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten Kota, 13 Kabupaten dan 4 Kota dan yang mendapatkan aliran Dana Desa 13 Kabupaten dan 1 Kota yang masih ada Desanya.

dari 14 Kabupaten Kota baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Pelatihan Menejemen Keuangan Bumdesma selama 3 hari dari tanggal 17 - 19 November 2025 di Hotel The Zury Palembang yang di Fasilitasi oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini sendiri diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang, baik dari kalangan Bumdesma  dan Tenaga Ahli Pemeberdayaan Masyarakat Kabupaten.

seratus orang peserta dimaksud terdiri dari unsur Perwakilan per Kabupaten yang diundang oleh Dinas PMD Provinsi kecuali dari Kota Prabumulih yang tidak diundang yaitu :

1. sebanyak 37 orang perwakilan direktur Bumdesma dari seluruh Kabupaten

2. sebanyak 37 orang perwakilan Bendahara Bumdesma seluruh Kabupaten

3. sebanyak 13 orang perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten

4. sebanyak 13 orang perwakilan dari TAPM Kabupaten

Beberapa materi yang di bahas dalam forum ini menjadi pengetahuan dan pencerahan baik dari kalangan Pengelola Bumdesma sendiri maupun teman-teman TAPM dan dinas PMD Kabupaten.

Hal ini menunjukkan bahwa atensi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas PMD Provinsi terhadap keberlanjutan pengelolaan Bumdesma dimasing-masing Kabupaten sangat di butuhkan.

beberapa materi diantaranya  terkait tentang Pembukuan dan Pelaporan Bumdesma Lkd oleh Abdul Rahman, SE, M.Si staf ahli Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (UNSRI), Pengembangan Usaha Bumdesma Lkd paska Transformasi oleh Agus Sudrikamto, SH Ketua Forkom Bumdesma Nusantara dan Perkembangan Bumdesma Sumatera Selatan oleh Drs.  H. Sutoko, M.Si Kepala dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa Nara Sumber Lainnya yg berkompeten di bidangnya.

dari beberapa nara sumber yang menyajikan materinya serta diskusi-diskusi yang dilakukan dalm forum tersebut, maka para pengelola Bumdesma yang memang sudah berjalan selama ini optimis Bumdesma-Bumdesma yang mereka kelola akan meningkat usahanya dan pengelolaannya.

Dan pertemuan-pertemuan semacam ini akan di agendakan rutin kedepannya disamping evaluasi tentu akan bertukar informasi diantara pengelola Bumdesma itu sendiri dan memotivasi Bumdesma-Bumdesma yang selama ini belum berjalan.

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PENDAMPING KDKMP TAHUN 2025

 

Sumatera Selatan update

Provinsi Sumatera Selatan saat ini sedang melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025.
Acara tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung dari tanggal 30 Oktober s/d 3 November 2025 di Grand Daira Hotel Palembang, yang diikuti sebanyak 208 orang dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP)mulai dari PLD, PD, TAPM Kabupaten dan 56 orang dari tenaga Bisnis Assistant (BA) dan Pendamping lainnya.
Acara ini di buka langsung oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Acara yang berlangsung selama 5 hari ini diisi dengan beberapa Materi dan Nara Sumber yang berkompeten di bidangnya diantaranya Materi Manajemen Pemasaran yang Menguntungkan dan Berkelanjutan (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) oleh Prof. DR.Sri Rahayu, SE. MM dan Penguatan Kemitraan dan Kolaborasi dengan BUMN, BUMS dan BUMDES oleh Een Endasari, S.IP. M.Si dan beberapa materi lainnya.

Musdesus Desa Sri Gunung Bahas Dukungan Pengembalian Pinjaman Kopdes Merah Putih

 

Pemerintah Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di Balai Desa Sri Gunung. Musyawarah ini membahas dan menyepakati dukungan terhadap pengembalian pinjaman dana Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Sri Gunung, Kamis, 16 Oktober 2025.

Kegiatan Musdesus dihadiri oleh Kepala Desa Sri Gunung beserta perangkat desa, Ketua KDMP beserta pengurus dan anggota, Ketua BPD dan anggota, pendamping desa, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok penerima manfaat, serta unsur lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sri Gunung Iwan Herianto menyampaikan bahwa Musdesus merupakan tindak lanjut dari surat edaran mentri desa PDT serta permendes No. 10 Tahun 2025, dan ini juga kelanjutan dari program pemerintah terkait pengelolaan dana pinjaman melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang disalurkan melalui Kopdes Merah Putih. Ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam pengembalian dana pinjaman agar program pemberdayaan ekonomi desa dapat terus berkelanjutan.

Dana ini merupakan aset bersama yang harus kita jaga dan kembalikan tepat waktu. Dengan begitu, masyarakat lain juga bisa merasakan manfaatnya melalui program serupa di masa mendatang,” ujar Kepala Desa.

Sementara itu, Ketua BPD Sri Gunung Rinto dalam kesempatan yang sama menyatakan dukungan penuh terhadap

keputusan Musdesus, serta mengingatkan agar mekanisme pengembalian dilakukan secara transparan dan berkeadilan.

Dalam kesempatan yang sama, Pendamping Desa Kecamatan Sungai Lilin, Jimmy Calter, S.T, turut memberikan arahan dan apresiasi atas terselenggaranya Musdesus tersebut. Ia menyampaikan bahwa langkah Desa Sri Gunung untuk melakukan musyawarah khusus ini merupakan bentuk tanggung jawab dan kesadaran kolektif anggota dan pengurus KDMP dalam pengelolaan dana pinjaman melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Turut memberikan sambutan, Koordinator Kabupaten (Korkab) Pendamping Desa Musi Banyuasin, Dedy Dharma Riza Saputra, SE, yang menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Desa Sri Gunung dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, pendamping, dan masyarakat dalam memastikan pengelolaan dana pinjaman melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) berjalan baik. 

Kami dari tim pendamping kabupaten sangat mengapresiasi langkah Desa Sri Gunung yang menegakkan prinsip transparansi dan tanggung jawab kolektif. Pengembalian dana pinjaman bukan sekadar kewajiban, tapi juga wujud komitmen masyarakat terhadap kemajuan desa,” ujar Dedy Darmariza.

Hasil Musdesus menyepakati pembentukan Tim Dukungan Pengembalian Pinjaman Kopdes Merah Putih, yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok penerima manfaat. Tim ini bertugas membantu proses pendampingan, monitoring, serta memastikan mekanisme pengembalian berjalan sesuai ketentuan.

Musyawarah berlangsung dengan tertib, terbuka, dan penuh semangat gotong royong. Pemerintah Desa Sri Gunung berharap hasil keputusan Musdesus ini dapat menjadi dasar kuat bagi penguatan tata kelola pendanaan, melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kegiatan Musdesus ini menunjukkan bahwa Desa Sri Gunung memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan program ekonomi desa. Dukungan masyarakat dalam pengembalian pinjaman Kopdes Merah Putih sangat penting agar program serupa dapat terus dijalankan dan dirasakan manfaatnya oleh warga lain,” ujar Jimmy Calter.

RAPAT KOORDINASI TAPM SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Rapat Koordinasi TAPM Provinsi Sumatera Selatan, yang selalu di agendakan dua kali dalam dalam setahun anggaran yang beragendakan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2024 dan Progres Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti seluruh TAPM Se-Sumatera Selatan, dan kegiatan ini sangat berperan penting dalam peningkatan kapasitas, serta menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan sesama TPP di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.